Waduh....PDIP: SurveiPesanan, Jokowi Potensial Ketum PDIP

Politisi senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Tb Hasanuddin, menuding survei Poltracking soal potensi Joko Widodo menjadi Ketua Umum PDIP, survei pesanan untuk memecah belah PDIP.

"Saya mencurigai survei ini adalah survei pesanan untuk memecah belah kader PDIP menjelang kongresnya bulan depan," tegas Tb Hasanuddin kepada intelijen 23 maret.

Menurut anggota DPR RI F PDIP ini, survei yang menyebutkan Jokowi potensial menjadi Ketum PDIP menggunakan metode ngawur dan asal-asalan. Survei tersebut tidak sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah dalam menentukan respondennya. Jika survei tidak sesuai dengan kaidah ilmiah yang berlaku, maka hasilnya tidak valid dan tidak bisa dipertanggung jawabkan.

"Untuk mengetahui bagaimana tingkat pelayanan PT Kereta Api, agar valid dan hasilnya dapat dipertanggung jawabkan, maka respondennya adalah pelanggan atau penumpang Kereta Api, bukan penumpang Pesawat yang tidak pernah naik Kereta Api," jelas Tb Hasanuddin.

Tb Hasanuddin menegaskan, untuk mengetahui siapa yang didukung oleh kader PDIP, seharusnya responden yang dilibatkan adalah kader partai dan bukan pakar. "Karena pakar-pakar itu tidak mewakili kader PDIP," tegas Tb Hasanuddin.

Soal mekanisme pencalonan Ketum, Tb Hasanuddin menyatakan bahwa pemilihan para pimpinan di PDIP dimulai dari usulan 'paling bawah'. "Mulai dari ketua anak ranting, ketua ranting (tingkat desa), ketua PAC, DPC, DPD sampai ketum DPP dijaring dan dimulai dari usulan yang paling bawah, setiap kader boleh mengusulkan calon pemimpinnya," papar Tb Hasanuddin. Tak hanya itu, menurut Tb Hasanuddin, Megawati Soekarnoputri telah diusulkan kembali menjadi Ketum PDIP 2015-2020 di Kongres PDIP ke-IV di Bali, April 2015. "Saat ini Megawati Soekarnoputri telah diusulkan kembali menjadi ketua umum masa bakti 2015-2020 oleh setiap kader mulai dari tingkat ranting hingga DPD seluruh Indonesia, secara aklamasi melalui Muscab, Konfercab dan Konferda," pungkas Tb Hasanuddin.