http://harianmetro1.blogspot.com
Jakarta -- Geliat praktik
prostitusi di Jakarta
sudah bukan hal yang
baru. Namun
belakangan, Wakil
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama
atau Ahok mencermati kondisi prostitusi di ibu
kota sudah semakin parah dan
mengkhawatirkan.
Gagasan Ahok melokalisasi prostitusi sebagai
salah satu solusi ditolak keras sejumlah kalangan
agama. Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan
Front Pembela Islam (FPI) terang-terangan tidak
setuju.
Ahok mengungkapkan wacana ini sudah pernah
dibahas dengan Gubernur DKI Joko Widodo
alias Jokowi. Sayangnya, Ahok masih belum
melihat adanya peluang untuk mewujudkan
rencana lokalisasi pelacuran.
"Kita pernah lempar dan tes ke publik, tapi
banyak yang cela kita kan. Itu masalahnya. Pak
Jokowi juga dilematis," kata Ahok di ruang kerjanya, Rabu (18/12).
Serupa dengan Jokowi, Ahok pun mengakui
susah mengambil pilihan dalam hal ini.
"Di satu
pihak kalau kita katakan ada lokalisasi, semua
orang marah sama kita, seolah kita melegalkan
prostitusi," ujar Ahok.
Padahal, Ahok menekankan, upaya melokalisasi
tak berarti pemerintah mengizinkan prostitusi.
Sebaliknya, langkah ini akan mempermudah
mengindentifikasi dengan jelas para pelaku
praktik prostitusi dan membantu mereka yang
terjebak menjadi pekerja seks sebagai korban
masalah ekonomi dan sosial.
Selain itu, lokalisasi resmi bisa membantu
pemerintah membatasi dan mengendalikan
dampak negatif pelacuran, seperti penyebaran
penyakit kelamin dan HIV/AIDS.
Jokowi sendiri sejauh ini masih belum bisa
mengambil keputusan apakah setuju atau
menolak lokalisasi. Termasuk belum dapat
memberi solusinya bagaimana. "Wah belum
mikir, belum mikir," ujar Jokowi, seusai meninjau Gereja Katedral,
Selasa malam.
http://harianmetro1.blogspot.com
Post a Comment