Ini Alasan Publik Meminta agar KIH Tidak Paksa Jokowi untuk Pilih Budi Gunawan

Peneliti dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Ardian Sopa, mengatakan, mayoritas publik menginginkan agar Koalisi Indonesia Hebat (KIH) tidak memaksa Presiden Joko Widodo untuk tetap melantik Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai kepala Polri. Ardian mengatakan, setidaknya ada 4 (empat) hal yang menjadi alasan publik.

Ardian kemudian menyebutkan alasan yang pertama. Adrian mengatakan, dengan tetap mengangkat Budi Gunawan, hal itu akan menjadi tradisi buruk kenegaraan. Pasalnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan status Budi Gunawan sebagai tersangka.

"Jokowi akan jadi satu-satunya Presiden di dunia yang mengangkat tersangka korupsi sebagai Kapolri," ujar Ardian, dalam pemaparan hasil survei di Kantor LSI, Rawamangun, Jakarta Timur, Selasa, 20 januari 2015.

Alasan kedua, menurut Ardian, dengan mengangkat Budi Gunawan, hal itu akan menurunkan standar moral politik. Alasan tersebut dimungkinkan karena pada era pemerintahan sebelumnya, para menteri yang ditetapkan sebagai tersangka segera mengundurkan diri dari jabatannya.

Ketiga, dengan tetap mengangkat Budi Gunawan, hal itu semakin mempertegas persepsi publik mengenai Jokowi yang dianggap sebagai "Presiden boneka". Dengan menguatnya persepsi tersebut, kata Ardian, hal itu semakin menurunkan kepercayaan publik terhadap Jokowi.

"Kita ingat, sejak pilpres isu ini sudah santer. Padahal, Jokowi sudah membantah persepsi itu. Semua orang tahu Budi adalah mantan ajudan Megawati," kata Ardian.

Selain itu, menurut Ardian, publik yang sebelumnya memberi dukungan kepada Jokowi akan berbalik dan bersikap kontra terhadap Jokowi. Menurut Ardian, publik akan membandingkan keputusan Jokowi saat menjadi Presiden dengan janji-janji soal penegakan hukum dan antikorupsi yang sebelumnya pernah ia utarakan.

Untuk itu, sebut Ardian, mayoritas publik berharap agar Jokowi lebih percaya diri dalam mengambil keputusan, tidak mudah tunduk pada tekanan, dan mampu mempertahankan janji-janji kampanye.