PADANG -- Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Irwan Prayitno menjamin ketersediaan anggaran pilkada yang akan digelar 9 Desember 2015.
Meski demikian, Irwan dan jajarannya masih menunggu tambahan anggaran pilkada yang pasti dari KPU Sumbar. Data sementara, anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pilkada serentak Rp 165 miliar lebih. Dari jumlah tersebut, dana untuk pengadaan poster calon gubernur dan wakil gubernur sekitar Rp 33,1 miliar.
''Insya Allah, pelaksanaan pilkada serentak di Sumbar bisa dilakukan pada Desember nanti. Alasannya, Sumbar merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang sukses melaksanakan pilkada serentak lima tahun lalu,'' katanya setelah menghadiri pelantikan panitia pengawas pemilu (panwaslu) kabupaten dan kota di Padang Kamis, 30 april.
Dia mengatakan bahwa sebelumnya pihak pemprov terkejut dengan estimasi anggaran pilkada serentak yang membengkak menjadi lebih dari Rp 165 miliar. Dalam pengajuan awal, tambah Irwan, dana untuk pilkada itu Rp 45 miliar. '' Kalau ada kekurangan, ditambah pada APBD perubahan (APBDP),'' sebut Irwan.
Namun, begitu KPU merevisi ulang aturannya karena berbagai keperluan kampanye, jumlah anggaran naik menjadi empat kali atau Rp 165 miliar lebih. Hal itu, lanjut Irwan, tidak pernah terbayangkan sebelumnya oleh pemprov.
Namun, politikus PKS itu menerangkan, dana Rp 165 miliar yang dianggarkan KPU itu hitungan kasar. Soal berapa jumlah pasti serta perinciannya belum disampaikan oleh KPU. Dia yakin anggaran kampanye yang membuat kebutuhan dana pilkada membengkak masih bisa diperkecil.
''Kami akan tetap berkoordinasi dengan KPU untuk menghitung kembali seberapa besar kebutuhan anggaran sebelum dimasukkan ke anggaran perubahan nanti," terang Irwan.
Sementara itu, anggaran untuk pilkada yang telah disahkan pemerintah bersama DPRD sekitar Rp 45 miliar. Hingga kini, anggaran tersebut belum bisa dicairkan karena belum ada petunjuk teknis dari Kemendagri.
ihubungi secara terpisah, Komisioner KPU Sumbar Bidang Teknis Mufti Syarfie menyebutkan, pihaknya memang membutuhkan dana yang besar. Alasannya, terdapat empat item yang akan ditanggung KPU untuk pelaksanaan pilkada tersebut.
Empat item tersebut adalah debat kandidat, pengadaan alat peraga kampanye calon, penyediaan bahan kampanye, dan sosialisasi pasangan calon melalui media massa, baik elektronik maupun cetak.
''Di antara empat item itu, yang mungkin membutuhkan biaya besar adalah alat peraga kampanye (APK) dan penyediaan bahan APK,'' ujar Mufti.
Pihaknya memprediksi, terdapat empat pasang bakal calon. Itu berdasar hasil penghitungan konfigurasi kursi di DPRD Sumbar. Estimasinya, empat pasangan calon dari partai dan dua pasangan calon independen.
''Kalau enam pasang calon dikalikan dengan poster yang akan diberikan kepada setiap KK di Sumbar yang diperkirakan 1.576.607, sekitar 9 juta lembar lebih poster yang akan disebar kepada pemilih,'' ungkap Mufti.
Apabila harga satu poster Rp 3.500, sebanyak 9 juta lebih lembar membutuhkan dana sekitar Rp 33,108 miliar.
''Inilah jumlah dana yang dibutuhkan KPU untuk pengadaan poster saja. Belum termasuk dana debat calon dan item-item yang lain. Ini yang membuat anggaran pilkada membengkak,'' jelas mantan ketua PWI Sumbar itu.
(zil/JPNN/c4/diq)
http://harianmetro1.blogspot.com
Link:
''Insya Allah, pelaksanaan pilkada serentak di Sumbar bisa dilakukan pada Desember nanti. Alasannya, Sumbar merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang sukses melaksanakan pilkada serentak lima tahun lalu,'' katanya setelah menghadiri pelantikan panitia pengawas pemilu (panwaslu) kabupaten dan kota di Padang Kamis, 30 april.
Dia mengatakan bahwa sebelumnya pihak pemprov terkejut dengan estimasi anggaran pilkada serentak yang membengkak menjadi lebih dari Rp 165 miliar. Dalam pengajuan awal, tambah Irwan, dana untuk pilkada itu Rp 45 miliar. '' Kalau ada kekurangan, ditambah pada APBD perubahan (APBDP),'' sebut Irwan.
Namun, begitu KPU merevisi ulang aturannya karena berbagai keperluan kampanye, jumlah anggaran naik menjadi empat kali atau Rp 165 miliar lebih. Hal itu, lanjut Irwan, tidak pernah terbayangkan sebelumnya oleh pemprov.
Namun, politikus PKS itu menerangkan, dana Rp 165 miliar yang dianggarkan KPU itu hitungan kasar. Soal berapa jumlah pasti serta perinciannya belum disampaikan oleh KPU. Dia yakin anggaran kampanye yang membuat kebutuhan dana pilkada membengkak masih bisa diperkecil.
''Kami akan tetap berkoordinasi dengan KPU untuk menghitung kembali seberapa besar kebutuhan anggaran sebelum dimasukkan ke anggaran perubahan nanti," terang Irwan.
Sementara itu, anggaran untuk pilkada yang telah disahkan pemerintah bersama DPRD sekitar Rp 45 miliar. Hingga kini, anggaran tersebut belum bisa dicairkan karena belum ada petunjuk teknis dari Kemendagri.
ihubungi secara terpisah, Komisioner KPU Sumbar Bidang Teknis Mufti Syarfie menyebutkan, pihaknya memang membutuhkan dana yang besar. Alasannya, terdapat empat item yang akan ditanggung KPU untuk pelaksanaan pilkada tersebut.
Empat item tersebut adalah debat kandidat, pengadaan alat peraga kampanye calon, penyediaan bahan kampanye, dan sosialisasi pasangan calon melalui media massa, baik elektronik maupun cetak.
''Di antara empat item itu, yang mungkin membutuhkan biaya besar adalah alat peraga kampanye (APK) dan penyediaan bahan APK,'' ujar Mufti.
Pihaknya memprediksi, terdapat empat pasang bakal calon. Itu berdasar hasil penghitungan konfigurasi kursi di DPRD Sumbar. Estimasinya, empat pasangan calon dari partai dan dua pasangan calon independen.
''Kalau enam pasang calon dikalikan dengan poster yang akan diberikan kepada setiap KK di Sumbar yang diperkirakan 1.576.607, sekitar 9 juta lembar lebih poster yang akan disebar kepada pemilih,'' ungkap Mufti.
Apabila harga satu poster Rp 3.500, sebanyak 9 juta lebih lembar membutuhkan dana sekitar Rp 33,108 miliar.
''Inilah jumlah dana yang dibutuhkan KPU untuk pengadaan poster saja. Belum termasuk dana debat calon dan item-item yang lain. Ini yang membuat anggaran pilkada membengkak,'' jelas mantan ketua PWI Sumbar itu.
(zil/JPNN/c4/diq)
http://harianmetro1.blogspot.com
Link:
Post a Comment